Benarkah Qanun Wali Nanggroe untuk Rakyat Aceh? - BUSTAMI
Headlines News :

bustami

Home » » Benarkah Qanun Wali Nanggroe untuk Rakyat Aceh?

Benarkah Qanun Wali Nanggroe untuk Rakyat Aceh?

Written By Ta Mi on Selasa, 05 Februari 2013 | 00.53


Aceh Utara - Munculnya Qanun Wali Nangroe (QWN) yang belum lama ini telah disahkan oleh DPR Aceh menimbulkan aksi pro dan kontra dari dari sejumlah akademisi, mahasiswa, LSM dan organisasi lainnya. Malah sebuah gerakan mahasiswa yang menamakan dirinya 'Gayo Merdeka' pun muncul sebagai respon terhadap qanun ini.

Gayo Merdeka bahkan mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran di DPRA, jika QWN tidak segera dievaluasi kembali. Diyakini mereka terus membuat berbagai gerakan baik yang terang-terangan ataupun yang terselubung.

Menanggapi hal ini, The Globe Journal melakukan wawancara dengan Koordinator Gerakan Persatuan Mahasiswa Nisam (GAPMAN), Bustami. Ia merupakan seorang mahasiswa jurusan Sosiologi, fakultas Sosial dan Politik di Universitas Malukussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Berikut petikan wawancaranya dengan The Globe Journal, Senin (12/11/2012).

TGJ: Bagaimana tanggapan anda terkait pengesahan Qanun Lembaga Wali Nanggroe ?

GAPMAN: Qanun Wali Nangroe yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perlu diperbaiki, dikarenakan telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006. Dan ini perlu dievaluasi kembali dengan melibatkan semua tokoh adat, ulama, aktivis LSM yang ada di Aceh.

Dan saya jelas sangat tidak setuju jika QWN disahkan oleh DPRA tanpa melibatkan semua tokoh yang ada di Aceh. dalam ketentuan keberadaan dan fungsi Wali Nanggroe disebutkan bahwa lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen.

Bukan dijadikan lembaga politik yang memperkuat suatu partai. Nyatanya qanun tersebut terjadi penyimpangan dan dijadikan sebagai lembaga politik, dimana Wali Nanggroe mempunyai kewenangan yang kuat melebihi kewenangan seorang Gubernur. Diantaranya adalah mengatur dan mengelola pendidikan, pertambangan, ekonomi, kehutanan, dan ini sangat bertentangan dengan perundang-undangan.

Dengan munculnya QWN di Aceh, berkemungkinan akan melahirkan konflik baru di provinsi Aceh.

TGJ: Apa yang menjadi masalah dalam QWN?

GAPMAN: Poin pertama ialah :
- Tidak diwajibkan uji baca Al-qur'an, sehingga menimbulkan kontroversi sesama parlemen pemerintah Aceh sendiri dan bisa menjadi isu publik yang timbul dalam masyarakat sehingga masyarakat awam menjadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah dikarenakan isu uji baca Al-qur'an dihapuskan untuk menjadi seorang wali nanggroe.

- Pengesahan QWN nampak jelas hanya kepentingan, sebagai penghargaan untuk Malek Mahmud. Karena petinggi PA menganggap penting sehingga mengutamakan (ipeutimang malek) dia, daripada masyarakat kedepan sesuai historis Aceh dan kajian yuridis serta Aceh-ismenya.

- Tak tanggung-tanggung demi ipeutimang Malek Mahmud, wajib baca Al-qur'an dihapus. Jadi, Tuhan saja dilawan apalagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang masih morat marit.

TGJ: Tanggapan aksi Gayo Merdeka yang ingin pisah dari Aceh?

GAPMAN: Hahaha... Itukan ancaman terbalik, sebenarnya mereka mendukung QWN. Faktanya, mereka ingin syarat berbahasa ditambah boleh berbahasa gayo, mengingat keberagaman suku bangsa Aceh. Kalau memang tidak terakomodir mereka minta merdeka itu hal wajar, buat apa mereka menjadi masyarakat Aceh tetapi aspirasinya tidak diterima.

Jika kita tidak menghargai mereka, pastinya mereka lebih-lebih tidak menghargai kita dan seandainya mereka menggugat qanun tersebut pasti berhasil, karena mereka tidak diakui keberadaannya di Aceh. Dan kami mendukung Gayo Merdeka dalam konteks negara berdemokrasi, dengan azas HAM, Al qur'an dan hadist.

TGJ: Menurut anda apakah rakyat Aceh setuju dengan QWN?

GAPMAN: Kalau masyarakat awam tahu hal ini, mereka justru marah besar dan untung saja mereka tidak tahu konspirasi ini. Karena dari dulu sudah dibangun pemahaman betapa pentingnya QWN, kira-kira seperti pencucian otak kepada masyarakat di kampung-kampung.

Sebenarnya QWN itu sama sekali tidak penting, jadi jangan bermimpi dengan QWN akan mengembalikan Aceh kepada posisi sejarah perjuangan dan itu bohong belaka. Yang ada hanya menambah susunan birokrasi dan struktur saja, dan hanya menghabiskan anggaran alias menciptakan lahan pekerjaan untuk Malek dkk.

Sementara pengangguran muda di Aceh apakah diperhatikan? Tanya pada diri sendiri?

TGJ: Selanjutnya apakah GAPMAN akan mengajak mahasiswa dan tokoh-tokoh lainnya untuk melakukan aksi demo seperti Gayo Merdeka?

GAPMAN: Kami belum siap menantang tantangan yang lebih besar, dikarenakan kesadaran mahasiswa/masyarakat Aceh yang belum begitu faham apa itu wali nanggroe dan wali nanggroe itu untuk siapa,?

Sekarang organisasi GAPMAN, sedang mempertanyakan jalan strategis kecamatan Nisam, Aceh Utara, yang sampai sekarang masih ditelantarkan oleh Pemkab Aceh Utara, walaupun nota kesepakatan telah ada dengan kami.

Kendatipun demikian, kami siap berpartisipasi untuk melakukan aksi dengan melakukan audiensi terlebih dahulu dengan para aktivis LSM Aceh, yang bukan berdasarkan keinginan politik praktis, tapi untuk kepentingan publik/masyarakat Aceh.

http://theglobejournal.com/feature/benarkah-qanun-wali-nanggroe-untuk-rakyat-aceh/index.php
Share this article :

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. BUSTAMI - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger